kepala biro hukum kemendikbud. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi. kepala biro hukum kemendikbud

I NIP. Untuk jabatan Kepala Biro Perencanaan, panitia seleksi belum memperoleh calon yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Mendikbudristek: 3. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum. Biro Hukum dan Kerja Sama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Struktur Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sesuai dengan Permendikbudristek No. Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Rita Erawati, S. Statistik; Selamat Datang JDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BRIN. Dasar Hukum JDIH. Gedung C Lantai Dasar. kemdikbud. 10. YASONNA H. Abdul Kahar sebagai Kepala Pusat Layanan Pembiayaan. Biro Hukum dan Organisasi. Amurwani Dwi Lestariningsih sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 7. Transformasi di bidang ini bisa dengan membuat regulasi baru maupun mencabut regulasi yang ada. 6 puadi jailani s. Laporan Kinerja Kemendikbud. Tentang Kami Visi dan Misi Struktur Oganisasi Prasyarat Faq. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana: 2020 -- 2022: Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Tatalaksana: 2017 -- 2020: Kepala Bagian Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi: 2014 -- 2017: Kepala Subbagian Organisasi Biro Hukum dan Organisasi: 1999 -- 2014: Pembantu Pimpinan pada Biro Organisasi: 1990 -- 1999: Pelaksana pada. Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, Kepala BUK membawahi 3 Kepala Bagian, tiga kepala bagian tersebut yaitu: 1) Bagian Umum, Hukum dan Tata. Rabu, 11 September 2013 14:59 WIBPlt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan mengatakan, pengumuman akan dilakukan melalui situs masing-masing instansi. 1 Predikat SAKIP Biro Hukum minimal A Predikat A A A A 2. kemdikbud. Pasal 33 Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian. 7. Produk Hukum ; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data Lembaga Masyarakat Bid. go. Biro Perencanaan; Biro Keuangan dan BMN; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Organisasi dan Tata Laksa; Biro Hukum; Biro Kerjasama Humas; Biro Umum & PBJ; Pusat Data. H. 3. . Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;Pengelola: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. , M. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hari ini mengangkat pemimpin perguruan tinggi negeri periode 2022--2026 serta melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pengawas di lingkungan Kemendikbudristek. Kepala Biro Perencanaan. go. No. id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia C. Kepmendikbudristek Nomor 113/O/2022. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dae Kebudayaan, Dr. Pencarian Peraturan. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbud Meraih Peringkat 3 Besar. 2020: Inspektur Jenderal Kemendikbud: Inspektorat Jenderal Kemdikbud periode 2020 – sekarang . B. 02-02-21. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710: Kepala Biro Advokasi: Gedung Djuanda I (Gd. Akuntabilitas Kinerja. PROSEDUR OPERASIONAL STANDARD (POS) SEKRETARIAT JENDERAL. 2013 - 2015. Penanggung Jawab : kepala Sekolah b. Jakarta, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud; 3) Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun; 4) Predikat SAKIP Biro Hukum. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan kehumasan Biro Sumber Daya Manusia. Kepala Biro Hukum, Kemendikbud, Dian Wahyuni, menambahkan adanya SKB Tiga Menteri, Kemendikbud ingin mengingatkan kembali bahwa pakaian seragam telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kualifikasi Pelaksana : Memahami prosedur pelaksanaan beracara perdata dengan Menteri sebagai penggugat. KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan diMENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Inspektorat Jenderal Kemendikbud adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP. kepala biro hukum, ttd bujaeramy hassan, sh pangkat : pembina nip. id Mengingat : 1. 9 Tahun 2022: 02 Agustus 2022: 6 : Sosialisasi Kebijakan P3DN Kemendikbudristek:. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . a. id. PEJABAT / UNIT. Penelaahan kasus dan masalah hukum dan penyiapan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian. Manufacturing No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1. Nomor Peraturan. go. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk. (2) Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. kemdikbud. POS AP Revisi Anggaran ke DJA/DJPB. kemdikbud. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Kualifikasi Pelaksana : Memahami prosedur pelaksanaan permohonan pengkajian masalah hukum. Kepala Biro Perencanaan. Manajer Perubahan Reformasi Birokrasi Kemendikbud. 2. kemdikbud. Berita. Kepala Biro Hukum, Tio Serepina Siahaan. id SALINAN LAMPIRAN I Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. 6. PETA JABATAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI Kelas = 15 B K +/-JPT Pratama 1 1 0 Administrator 4 4 0 Pengawas 12 12 0 JF 0 15 -15 Pelaksana 67 87 -20 84 119 -35 Kelas =12 Kelas = 12 Kelas = 12 Kelas = 12. anggota PIP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, ProgramDokumen. 2 Telp. Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. Abdul Kahar sebagai Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. go. go. 15 Jakarta 10110Sosialalisasi SE Kepala LKPP No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas. 3. kemdikbud. Kepala Subbagian Pendayagunaan dan Penghapusan, Bagian Perlengkapan, Biro Umum. Gedung C Lantai 11. Alamat: Gedung B. Jakarta 10270. Wiwin Istanti : Komisaris PTPN 7. Biro Hukum. Kemendikbud Konsep Draft Nota Kesepahaman 3 jam Konsep Nota Kesepahaman 8 Membahas draft nota. Lahir di Jakarta pada tanggal 16 November 1969. Hurip Danu Ismadi, M. 2020--Sekarang. Mustangimah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana 4. Dilihat: 491. Pengumuman Libur Lebaran: Layanan Tutup Sementara pada Libur Lebaran di tanggal 19-25 April 2023. id SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/O/2022. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. vervalptk. Menteri lain/kepala lembaga pemerintah non-departemen yang menyelenggarakan satuan pendidikan mengusulkan rencana perubahan sekolah/madrasah kepada Menteri melalui Biro. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi. LPSE Kemendikbudristek dapat diakses pada laman lpse. 003 Analis Bahasa dan Sastra E. 8, Jakarta Pusat 10340. , MPA. Satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH); dan 2. id. Atasan PPID Pembantu : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. Bidang Hukum:. Author: HUKOR Created Date:Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 2005 - 2011. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Jl. go. Ilustrasi mengisi SKP Kemendikbud. Kepala Biro Hukumjdih. PAN–RB/10/2013 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Ijin Belajar. go. go. Pd. 00. go. Jogjakarta - Dalam rangka pelaksanaan program kerja Biro Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2023, Biro Organisasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana. Laporan Kinerja Setjen. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 2. Sc. Keprotokolan. id b. Informasi Jam Layanan ULT Layanan Tatap Muka: 09. FOTO/Istockphoto. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan. 6: Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. H. 2001 - 2005. anwar adnan saleh kepala bagianjdih. kemdikbud. GTK – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melantik 36 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang. Kemendikbud yang telah dilakukan pada satuan kerja, serta untukKepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Mustangimah NIP 196405241992032001 . Selanjutnya, kepada Kepala Biro Hukum, Sesjen Suharti mengatakan, dibutuhkan keberanian dan kecerdasan dalam melakukan transformasi regulasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. go. 1] Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB BB. Pada kesempatan ini, Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Plt. memastikan dokumen. NO. satuan kerja yang memiliki DIPA saat ini adalah satuan kerja Biro Hukum dan Organsiasi. 1994 - 2003. go. Nama Jabatan Kelas Jabatan Persediaan Pegawai Keterangan Kemendikbudristek Tegaskan Vaksinasi Bukan Syarat PTM 0. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan perombakan terhadap 20 pejabat tinggi pratama atau eselon II. KEPALA BIRO HUKUM / 20-01-2020: Tempat, tanggal lahir : PEMALANG, 07 DESEMBER 1971: Pendidikan terakhir : STRATA DUA (S2) MAGISTER MAGISTER ILMU HUKUM UNDIP SEMARANG LULUS TAHUN 2000: Riwayat tanda jasa :-Riwayat jabatan : KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIRO HUKUM. NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3 1 Dasar Hukum a. Sebelumnya, Suharti menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2021. go. 172, Jakarta Pusat 10430. Mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur pelaksanaan:Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Mustangimah NIP 196405241992032001 . Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Kepala Biro Hukum . Buku Bacaan Bermutu Tingkatkan Minat Membaca bagi Anak. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk. jdih. A sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan Dr. Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Biro adalah biro yang membidangi sumber daya manusia. Berikut struktur organisasi Kemendikbud: Unduh lampiran: Perpres Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek. meneruskan ke Kepala Biro Hukum (Karo Hukum) Naskah Nota Kesepahaman dan disposisi Sesjen 30 menit Naskah Nota. maka Kemendikbud melalui Pustekkom saat itu melakukan revisi Permenpan Jabatan Fungsional Pengembang TeknologiRegulasi Kamis,22 April 2021. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, TTD. Detail. JDIH. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (LKIP) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021 ini. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 .